Antara Aceh dan Leuser Antara

Leuser Antara. Apa Itu?. Wacana itu ibarat api dalam sekam. Sewaktu-waktu bisa meledak. Empat kabupaten – Aceh Tengah, Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang – ingin pisah dari Aceh. Ide itu tak aneh di era otonomi saat ini. Tapi, masalahnya itu terjadi ketika situasi Aceh lagi sakit. Ada apa?
            “Aceh lagi sakit, jadi butuh obat. Kami butuh ketenangan dan makan,” kata Anggota Komite Pemekaran Provinsi Leuser Antara Tengku Khairul Ar Rasyid. Khairul adalah salah seorang tokoh asal Aceh Tengah yang berada dibalik ide pemisahan itu. “Ini ide lama, bukan hal baru,” katanya.
            Ia berkisah ide pemisahan itu pernah digulirkan oleh sejumlah tokoh Aceh Tengah tahun 1963. Seorang tokohnya adalah Syeh Midin. Ide itu muncul lantaran rakyat disana merasa diperlakukan sebagai warga kelas dua oleh orang pesisir. Pesisir istilah orang Aceh Tengah yang tinggal di daerah bergunung dan dingin untuk orang Aceh lain.
            Gagasan itu akhirnya tenggelam tak jelas ujung pangkal. Saat ini ketika situasi Aceh lagi gawat-gawatnya, orang gayo-istilah orang Aceh untuk warga disana- tiba-tiba melempar isu panas itu lagi. Orang Aceh pesisir curiga. “Ini sebuah manuver politik sejumlah elit disana,” kata Ketua Komisi A DPRD Aceh Said Muchsin.
            Menurut Said, wacana pemekaran provinsi baru sah-sah saja. “Tapi, ini bukan saatnya yang tepat untuk itu,” katanya. Situasi Aceh lagi kacau. Persoalan satu belum selesai ditambah dengan persoalan baru. “Kalau merasa diperlakukan tidak adil, mengapa mesti berpisah. Kan banyak jalan lain.” katanya.
            Said menuding Bupati Aceh Tengah Mustafa M Tamy dan sejumlah elit disana adalah orang berada dibalik ide itu. “Ia ingin jadi Gubernur.” kata Said. Mustafa sebelumnya dikabarkan sangat berambisi jadi Gubernur Aceh, tapi gagal. Sebab itulah kali ini ia buat manuver lain dengan melempar isu ketidakadilan dan keamanan.
            “Nggak ada jaminan setelah lepas dari Aceh, Leuser Antara jadi benar-benar aman. Daerah putih, abu-abu dan hitam berpidah-pindah setiap saat. Jadi alasan keamanan bukanlah alasan yang tepat. Yang benar, semua masalah ini harus kita hadapi dan pecahkan bersama. Bukan menambah persoalan baru,” kata Said.
            Apalagi wacana itu justru cuma mengental di daerah itu. Sedangkan tiga kabupaten lain terkesan tenang-tenang. “Wacana Provinsi Leuser Antara sah-sah saja. Tapi, ini bukan saatnya yang tepat. Aceh masih dilanda kemelut. Kami belum berpikir kearah itu,” kata Bupati Aceh Tenggara Armen Desky.
            Fakta itu diperkuat oleh Sekretaris Komisi A DPRD Aceh Mukhlis Mukhtar SH.  “Kami baru menerima sejumlah kecil tokoh dari Aceh Tengah. Lainnya belum,” kata Mukhlis. Sebab itulah, wacana itu tak digubris oleh DPRD Aceh. “Tak ada agenda kita untuk bahas soal Leuser Antara,” katanya.
            Orang lain boleh berpikir seperti itu, tapi warga Aceh Tengah tampaknya tak ingin mundur. Khairul menyangkal kalau ide pemekaran provinsi Lauser Antara itu merupakan ambisi politik dari kalangan elit di dataran tinggi gayo itu. “Itu nggak benar. Ini merupakan aspirasi warga Aceh Tengah.” Katanya.
Apalagi sinyal pemerintah pusat terasa sangat kuat. “Menko Polkam Yudhoyono dan Mendagri Hari Sabarno telah merespon ide itu.” kata Khairul. Yudhoyono dan Sabarno menggangap Aceh Tengah sebuah Indonesia Mini. Sebab, disana berkumpul beragam etnik – dan ternyata bisa hidup berdampingan.
Wacana pemekaran provinsi Leuser Antara mulai mengental sejak 2001 lalu. Beberapa waktu kemudian muncul juga isu pemekaran Provinsi Samudera Pasee-Aceh Utara, Bireuen. Tapi, kedua gagasan itu mendapat reaksi yang sangat keras dari rakyat Aceh. Ide Pasee tenggelam. Apalagi ide itu muncul ketika Aceh lagi carut-marut.
Anggota DPRD Aceh Mukhlis Mukhtar punya jawabannya. “Mereka (rakyat Aceh Tengah) anggap persoalan yang terjadi disana persoalan impor (dari Aceh pesisir).  Aceh Tengah tak punya kepentingan dengan merdeka (yang dimotori GAM). Mereka merasa hanya menerima imbas konflik Aceh.” Katanya.
Mukhlis secara keras bahkan menyebutkan orang-orang Aceh Tengah merasa dirinya bukan orang Aceh. “Ada dasar sub etnit,” katanya. Aceh Tengah, termasuk Aceh Tenggara, Aceh Tamiang dan Aceh Singkil, memang berbeda dengan daratan Aceh lain. Baik suku maupun bahasa.
Aceh Tengah  suka disebut orang gayo. Mereka terdiri dari dua etnit yaitu suku Toa dan Uken. Sedangkan Tamiang didominasi suku melayu. Tapi, alasan itu tak cukup kuat rupanya. “Kami tak merasa bukan orang Aceh. Bahkan Gayo dan Aceh itu satu. Raja-raja di Aceh ada yang berasal dari etnik Gayo,” kata Khairul.
Lalu apa yang terjadi kalau Lauser Antara jadi kenyataan? “Saya kira itu pilihan yang sulit bagi warga disana. Baik sumberdaya alam (SDA) maupun sumberdaya manusia (SDM) mereka terbatas. Mereka tak lagi menikmati dana bagi hasil migas,” kata Dr A Humam Hamid, pengamat sosial dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).
Aceh Tengah adalah dataran tinggi berpenduduk 252.738 jiwa. Sekitar 87 persen penduduknya hidup dari sektor perkebunan. Komoditi andalan daerah dingin itu adalah kopi dan jeruk keprok. Selain itu ada hasil hutan. Tahun lalu APBD mereka cuma  Rp 91,2 miliar. Tahun ini mereka dapat berkah dari dana bagi hasil migas.
Bakhtiar Gayo, seorang warga disana menyebutkan kalaupun tanpa dana hasil bagi migas, rakyat Aceh Tengah tidak akan lapar. “Kami pekerja keras. Saat situasi normal, pendapatan perkapita penduduk disini bisa mencapai 10 sampai 25 juta pertahun,” katanya.
Dia menyebutkan sebagian besar rakyat disana rata-rata punya 1 – 1,5 hektar kebun kopi. Satu hektar bisa menghasilkan kopi rata-rata 1 ton pertahun. Harga kopi sekilo bisa mencapai  berkisar Rp 15.000- 20.000. Jadi setiap tahun petani disana bisa bergaji mulai Rp 10 juta – 25 juta setahun. Belum lagi hasil tanaman sela, seperti cabai dan tomat.
Meski Bakhtiar optimis, tapi seorang warga Gayo lain bernama M Iqbal menganggap ide Leuser Antara tidak realistis. “Itu bukan aspirasi rakyat. Itu merupakan ambisi politik sebagian kalangan elit di Aceh Tengah,” katanya. Menurutnya, yang diinginkan rakyat disana adalah hidup aman dan bisa mencari nafkah dengan tenang.
Gubernur Aceh Abdullah Puteh pun tampak gusar dengan wacana itu. “Saya pribadi setuju. Tapi, bagaimana dengan rakyat Aceh.” katanya. Isyarat Puteh tak jelas, tapi menurut Khairul Ar Rasyid, Gubernur Aceh itu tampak jelas keberatan. “Ibarat seorang bapak delapan anak, kalau satu anak minta baju hijau yang lain akan minta juga,” kata Khairul mengutip tamsilan Abdullah Puteh.
Tarik menarik terus terjadi. Sebab itulah muncul kecurigaan jangan-jangan ini merupakan sebuah skenario yang diciptakan Jakarta, untuk menekan Aceh. “Ada permainan dari Jakarta untuk memanasi Aceh Tengah. Mungkin bagian dari problem solving. Tapi, justru membuat masalah tambah rumit.” kata Said Muchsin.
Lalu bagaimana nasib Leuser Antara. “Secara intens dibicarakan di Jakarta. Saat ini sudah hampir final,” kata Khairul Ar Rasyid yakin. Bagaimana kalau gagal. “Kita akan terus berusaha.” katanya. (*)


Elit Aceh Kena Lottery Syndrome

SUATU hari seorang pejabat tinggi di Aceh masuk ke sebuah supermarket. Kantungnya penuh pundi-pundi uang. Ia datang ingin berbelanja, tapi tanpa list. Ia membeli apa saja yang terlihat oleh matanya. Tak peduli apakah itu penting atau tidak. Pokoknya beli. Itulah sebuah kiasan tentang elit di Aceh saat ini.
            “Elit di Aceh kena Lottery Syndrom,” kata Dr A Humam Hamid, sosialog dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Otonomi Khusus telah membuat pundi-pundi uang di daerah bergolak itu tambah gemuk. Hasil bagi migas Rp 2,1 trilyun, ditambah DAU dan DAK plus APBN totalnya mencapai Rp 6,6 triliun.
            Padahal, tahun 2001 lalu Aceh cuma mendapat jatah Rp 515 milyar. Kali ini jatah itu berlipat-lipat. Seperti orang menang lotere. Sementara situasi daerah yang tak aman, menjadikan banyak proyek, terutama dalam bentuk fisik tak jalan. Ketika rakyat masih bergelut dengan kemiskinan, pemda beli pesawat dan heli.
            “Tak ada sense of crisis,” kata Humam. Otonomi Khusus memang telah diartikan secara lain. Menurut Human, esensi sebuah UU No 18 2001 – tentang Otsus Nanggroe Aceh Darussalam, terletak pada pemulihan hak-hak politik rakyat. “Bukan sekadar menghamburkan dana bagi hasil,” katanya.
            Apa itu? UU No 18 2001 telah mengamanahkan kepala daerah dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat. Begitu juga dengan anggota dewan yang terhormat. Mereka bisa di-recall sewaktu-waktu bila rakyat merasa mereka tak lagi becus. Aturan itu harus dijabarkan dalam qanun.
            “Ini menyangkut kepentingan elit, sebab itu tak dihiraukan,” kata Humam. Mereka merasa qanun seperti itu akan mengurangi kewenangan mereka. Akhirnya yang terkesan oleh rakyat otonomi khusus adalah uang yang berlimpah-limpah. Mereka tak tahu kalau mereka punya kewenangan besar mengatur daerah ke depan.
Tak hanya itu, sejumlah qanun lainnya, termasuk soal syariat Islam, juga masih belum rampung. Kabarnya ada 21 qanun yang diusulkan oleh Pemda Aceh. Tapi, setelah setahun UU No 18 2001 diluncurkan baru satu qanun yang disahkan. Yaitu, soal perimbangan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Anggapan itu enggak benar. Qanun-qanun itu akan segera kita bahas,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Aceh Mukhlis Mukhtar SH. Menurutnya, masalah ini memang harus dibahas secara teliti dan hati-hati. “Kami tak ingin gegabah,” katanya. Ia benar, DPRD Aceh saat ini telah mengagendakan membahas 20 qanun yang tersisa.
Mawardi Ismail SH MHum menilai UU No.18 2001 telah meberikan kewenangan yang luar biasa bagi Aceh. Baik secara materi maupun non materi. Segi materi yaitu mendapat dana bagi hasil yang mencapai Rp 2,1 triliun. Itu jumlah yang tak sedikit. “Kalau dimanfaatkan dengan benar rakyat Aceh akan sejahtera,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas dalam memanfaatkan dana-dana itu. Sebab, tak semua proyek – terutama bagunan fisik – bisa dibangun di tengah situasi seperti ini. Ia lebih setuju kalau sebagian besar dana itu dialokasikan untuk peningkatan sumberdaya manusia di Aceh.
“Ini investasi jangka panjang. Kalau SDM kita sudah tangguh daerah ini akan terbangun dengan sendirinya,” kata Mawardi. Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 700 miliyar untuk sektor pendidikan. Tapi, sebagian dari itu untuk rehabilitasi fisik bangunan 500 lebih sekolah yang terbakar.
Menurut Said Muchsin, pembangunan fisik sektor pendidikan saat ini lebih baik ditujukan di daerah-daerah aman. Misalnya Banda Aceh, saat ini cuma ada 8 SMA, sebenarnya yang dibutuhkan sekitar 20 SMA. Sebab, hampir sebagian besar siswa di daerah konflik pindah sekolah kesana.
Ada empat kebijakan yang ditempuh Pemda Aceh kedepan yaitu penyelesaian konflik, pemberdayaan ekonomi rakyat, keistimewaan Aceh dan pembukaan daerah terisolir. Tapi semua kebijakan itu  dianggap belum berjalan maksimal. Lagi-lagi alasan yang dikemukakan adalah konflik.
Uang adalah rahmat sekaligus petaka. Situasi Aceh yang sulit ditebak itu – menimbulkan keyakinan bagi kalangan LSM, bahwa hampir sebagian besar proyek-proyek tak berjalan sebagaimana mestinya. “Seolah-olah ada kesan melanggengkan konflik,” kata Kamal Farza dari Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (Samak) Aceh.
Sebab itulah Said Muchsin mengusulkan agar pemerintah menangguhkan sebagian proyek fisik yang tidak perlu. Dana-dana itu bisa di-saving dalam bentuk mata uang asing. “Saya kira mata uang dinar cukup baik,” kata Said. Ia khawatir kalau tidak hati-hati, semuanya jadi berantakan.
Itu suatu masalah. Selain itu, dari segi non materi Aceh diberi kewenangan mengatur diri sendiri – kecuali masalah luar negeri, keamanan. Bisa menyusun lagi struktur pemerintahan yang dulu hilang dalam khasanah  Aceh – seperti gampong, sagoe dan nanggroe. “Ini harus diakui suatu yang sangat spektakuler,” kata Mawardi.
Tapi, itu semua kalau tak ditangani dengan tepat akan menjadi bom waktu. Sebab, sebelumnya telah ada UU No 22 tahun 99 – tentang otonomi daerah. Pada UU itu daerah TK II diberi kewenangan mengatur dirinya sendiri. Ketika UU 18 2001 keluar, titik berat pembangunan seolah-olah berada di TK I.
“Ini harus diluruskan,” kata pakar hukum dari Unsyiah itu. Caranya, qanun yang akan dilahirkan harus mengakomodasi kedua UU itu. Sebab kalau tidak ini akan menjadi bumerang. Salah satu akibatnya, ada yang percaya, adalah munculnya wacana pemekaran Provinsi Leuser Antara.
“UU No 18 dan UU No 21 2001 tentang Papua sendiri, sebenarnya merupakan bibit disintegrasi nasional,” kata Dr Humam Hamid. (*)          



 “Ambisi Elit Politik”

Fenomena Leuser Antara telah membuat gundah sebagian rakyat Aceh. Sebelumnya juga. Apa sesungguhnya di balik wacana itu. Berikut petikan wawancara dengan pengamat politik Mawardi Ismail SH MHum, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang intens mengamati masalah ini.
Apa motiv munculnya wacana Leuser Antara?
Saya kira ini akibat ketidakpuasan sejumlah elit dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu ketidakpuasan ini diarahkan kepada kemunculan ide pemisahan daerah.
Anda katakan ini ambisi elit politik dan bukan rakyat?
Saya duga seperti itu. Ketimbang masalah kesejahteraan rakyat. Mereka tak tahu apa-apa. Sebab, kalau dipikir empat kabupaten itu SDA-nya terbatas. SDM-nya juga tak lebih baik dari Aceh pesisir. Terbayang oleh mereka ada provinsi baru, ada jabatan gubernur, bupati, kepala dinas dan posisi kosong lainnya. Padahal, otonomi daerah ke depan luar biasa berat. Belum tentu sanggup dipikul. Jadi, ide ini masih terlalu pagi.
Tapi, rakyat disana mendukung ide itu?
Kita enggak menafikan masyarakat. Masyarakat kita tinngkat pendidikannya masih rendah dan belum mampu melihat ke depan. Mereka sangat mudah dijadikan alat.
Apa nggak ada alasan lain?
Ada semacam anggapan bahwa mereka merasa tertinggal dengan daerah pesisir. Merasa diperlakukan tidak adil. Kalau memang ada ketimpangan, apakah harus memisahkan diri. Ini justru mempersulit keadaan. Ini yang nggak diperhitungkan para elit disana.

Apakah benar ada skenario yang lebih besar dibalik wacana ini. Kabarnya elit Jakarta ikut bermain?
Bisa saja itu terjadi. Tapi, saya tidak lihat indikasi kuat ke arah itu. Walaupun Susilo Bambang Yudhoyono dan Hari Sabarno mengatakan kalau aspirasi rakyat mengapa tidak. Saya kira jawaban-jawaban seprti itu sangat normatif. Yang penting bagaimana elit bisa menangkap kemauan rakyat.
Apa yang mesti dilakukan elit di Aceh?
Setuju atau tidak, wacana Leuser Antara merupakan bahan instropeksi Pemda Tk I Aceh.  Mereka sudah harus menerapkan prinsip good governance. Kebijakan partisipatif, transparasi dan akuntability. Setiap kebijakan TK I tak boleh ada TK II yang dirugikan. Jadi semua orang idenya tertampung, semua orang terwakili, merasa aman bersama Provinsi Aceh. (riznal faisal/8/9/2002)

Melihat Lebih Dekat Misi USNS Mercy di Perairan Ulee Lheue, Banda Aceh (2)

Dalam 10 Menit Penyakit Pasien Dapat Terdeteksi

Menjelajahi seisi ruang USNS Mercy tidaklah mudah. Jika ceroboh kita akan tersesat. Tur di dalam kapal rumah sakit ini ternyata sangat mengasyikan.

ANSARI HASYIM, Banda Aceh

PERWIRA Angkatan Laut Amerika itu menyalami satu per satu para wartawan sesaat akan memasuki lambung USNS Mercy yang lego jangkar di perairan Ulee Lheue, Banda Aceh, sejak Minggu 23 Juli lalu. "Wellcome to USNS Mercy," kata Dony Bray, Leading Chief United State Navy Ship (USNS) Mercy dengan senyum sumringah.

Seorang marinir lalu membagikan ID card bertuliskan 'Visitor' kepada wartawan sebelum masuk ke lambung kapal yang memiliki sembilan lantai dengan luas 894 kaki itu. "Kepada rekan-rekan diharapkan tidak memisahkan diri dari rombongan," ujar Mary Elizabeth Polly, Public Affair Officer pada Kedutaan AS di Surabaya.

 Permintaan itu sebelumnya telah disampaikan Marry saat sesi arahan kepada rombongan wartawan yang berjumlah 20 orang dari berbagai media, sekitar 20 menit lalu. Warning itu sengaja disampaikan, bukan hanya oleh wanita bule itu, tapi juga oleh awak kapal USNS Mercy.

Mereka tidak menghendaki ada wartawan yang tersesat dalam lambung kapal, karena kecerobohanya tidak mengikuti aturan. "Kalau tanpa ada seorang awak kapal yang memandu bisa-bisa Anda akan tersesat," jelas Bray.

Semua daftar nama rombongan dicek satu persatu. Semua wartawan tampaknya bisa memahami itu. Maklum saja, beberapa wartawan ada yang baru pertama kali menjejakkan kaki mereka ke kapal rumah sakit terapung milik Angkatan Laut AS itu. Beberapa lainnya, kunjungan tersebut merupakan pangalaman kedua mereka.

Setelah beres semua, Bray berjalan di baris paling depan d ikuti beberapa anggota marinir kemudian disusul rombongan para wartawan. Tur keliling lambung kapal dimulai. Flight deck, sebuah fasilitas pendaratan heli yang ada di kapal itu menjadi tujuan pertama kegiatan kunjungan kali ini.

Tapi, untuk mencapainya cukup menguras energi. Karena flight deck berada pada bagian paling atas area kapal (top level). Untuk menuju ke sana, siapa saja harus melewati tujuh lapis ruangan dengan berjalan kaki. Ada juga fasilitas lift. Namun, daya tampungnya sangat terbatas. Cukup melelahkan memang.

Tapi, berada di USSN Mercy juga sangat menyenangkan. Setidaknya, ini adalah kesempatan yang sangat berharga bisa melihat langsung suasana dalam ruangan kapal yang menghebohkan penduduk Aceh itu, sewaktu Mercy partama kali terlihat pada 4 Januari 2004 lalu di perairan Aceh dalam misi membantu para korban tsunami.

Karena statusnya sebagai kapal rumah sakit, maka hampir di setiap dinding ruangan terlihat sejumlah peralatan evakuasi korban. Semisal tandu, dan sekat-sekat kamar khusus dengan tulisan jelas di setiap bagian atas pintu masuk.

Di bagian fligh deck, terdapat beberapa fasilitas penting kapal. Seperti segala hal berkaitan dengan sistem navigasi dilakukan di sini, dalam sebuah ruang tertutup yang didesain khsusus. Dengan sistem navigasi yang canggih itu, awak kapal dapat mengetahui dimana posisi USNS Mercy berada sekaligus memonitor lalulintas penerbangan (take off) dan pendaratan (landing) sejumlah helikopter.

 Ketika bencana tsunami melanda Aceh, peran fligh deck sangat menentukan. Di landasan ini para pasien korban tsunami didaratkan para awak heli untuk selanjutnya dievakuasi ke ruang perawatan yang berada dalam lambung kapal.

Flight deck utama sekali dipakai untuk kondisi darurat jika korban tidak memungkinkan menjalani evakuasi melalui jalur laut. Selain ada helikopter HC-25, sejenis Sea Hawk, Mercy juga memiliki sejumah kapal motor dan speed boat dengan daya jelajah tinggi. Umumnya kapal motor ini dipakai untuk mengevakuasi korban melalui jalur laut.

Di Top Level ini juga ada fasilitas teropong dengan kemampuan jangkauannya yang sangat handal untuk memantau berbagai perkembangan di darat. Meskipun statusnya kapal rumah sakit, Mercy juga dilengkapi dengan beberapa paralatan persenjataan berat yang dipasang pada sisi kanan dan kiri kapal dan setiap saat mendapat pantauan dari dua orang personil Angkatan Laut wanita.

Setelah di sini, rombongan kemudian beralih tempat. Semua wartawan mengikuti saja arahan Bray yang menjadi pemandu. Bray adalah sosok yang sangat familiar.  Dia tidak segan menjelaskan apa saja yang ingin diketahui. Kadang Mary dan Gini Adityawati, rekan sekerja Mary menjelaskan kembali mengenai apa saja yang dikatakan Bray yang belum dipahami.

Kali ini rombongan berada di ruangan Crew and LTD Care Patient Mess. Di sini banyak sekali awak kapal. Wartawan sempat kaget karena suasana dalam ruang persis seperti sebuah acara perayaan pesta. Di ruang ini juga tersedia sebuah layar monitor yang berfungsi untuk memberi sesuatu penjelasan bagi awak kapal. Juga ada persediaan makanan yang boleh diambil kapan suka.

Diantara seratuan personil angkatan laut AS, terdapat sejumlah anggota TNI yang selama tiga pekan menjalani berbagai program pelatihan dari awak USNS Mercy. Mereka berbaur dengan suasana penuh keakraban. Selain Bray, para wartawan juga mendapat penjelasan mengenai berbagai informasi tentang Mercy dari Captain Bradley D Martin.

Komandan Pasukan Amphibi 7 Angkatan Laut AS ini menjelaskan beberapa alur proses evakuasi pasien yang didatangkan dari darat untuk kemudian mendapatkan perawatan di USNS Mercy. Dia menjelaskan skema sederhananya. Bila menggunakan evakuasi jalur udara, pertama-tama pasien didaratkan landasan flight deck. Kemudian masuk ruang casualty reception.

"Disini pasien didata sebelum menjalani pemeriksaan terkait dengan kondisi yang mereka alami," kata perwira yang pernah bertugas di kapal USS Midway (CV41) yang berpangkalan di Yokosuka, Jepang ini.

Setelah itu ada kalanya pasien diperiksa secara seksama mengenai jenis penyakit atau keluhan apa yang mereka alami melalui sebuah proses scanning di ruang radiologi. Pada ruang radiologi ini ada sebuah alat yang disebut CT Scan.  Alat ini mampu mendeteksi setiap penyakit dalam waktu yang relatif singkat. Cara menggunakan alat ini, pasien ditidurkan terlentang  kemudian disorong ke dalam.

"Butuh waktu 10 menit untuk mengirimkan hasil gambar dari proses scanning ini ke bagian radiologi," jelas Wells, seorang para medis di ruang itu. Sejak digunakan 3 tahun lalu CT Scan ini telah menscan 200 orang pasien. "Kehebatan dari alat ini, dokter dapat langsung mengdiagnosa apa saja jenis penyakit pasien," katanya.

Mendoza, seorang para medis lainnya mengatakan, di ruang radiologi ini semua perangkat di jalan menggunakan sistem ultra digital. “Tidak ada penggunaan bahan kimia apapun dalam proses ini,” kata Mendoza.

Bagian dari skema ini, juga terdapat ruang pemulihan pasien (recovery room). Ruang ini dihuni para pasien yang sudah memasuki dalam masa penyembuhan. Bagi mereka yang dinyatakan sudah membaik akan diantar kembali ke daerah asalnya menggunakan heli kopter.

Penanganan pasien ini hanya bagian terkecil dari yang kemampuan medis yang dimiliki USNS Mercy. Menurut beberapa catatan, Mercy juga didukung tim Showband.Tim yang terdiri dari 16 musisi Angkatan Laut ini telah melakukan tur ke berbagai tempat seperti Afrika, Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Karibia.

Band ini memainkan musik pop klasik hingga jenis musik teranyar saat ini. Dengan senang hati para musisi ini menghibur semua kelompok dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk wilayah Asia, merupakan yang pertama kali dilakukan sejak kelompok band ini ditugaskan ke USNS Mercy.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan makan para awak kapal, Mercy mempunyai sebuah dapur terapung dengan para pekerja profesional. Para koki yang tergabung dalam Food Service Division ini mampu memberi makan kepada sedikitnya 2.500 orang awak kapal tiga kali sehari. Di ruangan ini juga tersedia berbagai jenis makanan. Salah satu menu yang paling digemari adalah sejenis udang rebus dengan cangkangnya yang besar.

Tur menjelajahi lambung kapal dengan segala keajaiban di dalamnya berakhir selama lima jam. Selanjutnya, Bray yang memandu rombongan membawa para wartawan ke stagging room. Dimana sekitar 40 pasien dari berbagai usia telah menunggu untuk menjalani pemeriksaan dokter.

“Selama dalam ruangan jangan membuka apapun yang tertutup. Dan yang paling penting, tolong jaga kondisi pasien dan kondisi psikologis mereka,” katanya mengingatkan. (26-7-2006)

Kisah Perempuan yang Dituduh Pasukan Inong Balee

Dicueki GAM, Diabaikan Pemerintah

Ibu dan anak ini sempat dijebloskan ke sel. Dituduh sebagai pasukan Inong Balee, yaitu tentara wanita Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Taapi, setelah MoU RI-GAM tercapai, mereka akhirnya terlupakan.

RIZNAL FAISAL, Neuheun – Aceh Besar

PEREMPUAN paro baya itu terbaring lemah di atas sehelai tikar pandan di ruang tamu rumahnya. Wajahnya tampak menahan sakit. Sebagian  tubuh wanita yang rambutnya telah mulai memutih itu tertutup selimut bergaris-garis biru. Obat dan balsem tergeletak begitu saja di sebelahnya.

            “Kepala saya sakit sekali. Nafas agak sesak,” kata wanita bernama Rosmawati itu lirih. Dia mengurut sebentar bagian kepala yang dirasanya sakit. Matanya mengerjap-ngerjap menahan sakit. “Sejak pulang pelatihan di BPG saya sering sakit-sakitan,” kata wanita yang pernah disekap selama 1 bulan di sel Polisi Militer.

            BPG adalah Balai Pelatihan Guru. Lembaga itu sekarang berganti nama Lembaga Pengendalian Mutu Pendidikan (LPMP). Terletak di Desa Neuheun, Kabupaten Aceh Besar. Semasa Darurat Militer di Aceh, balai itu dijadikan tempat pelatihan bagi anggota GAM yang menyerah atau ditangkap.

Seribu lebih mantan GAM dibina di tempat itu selama 3-6 bulan. Mereka diberi pendidikan ketrampilan hingga ideologi negara. Sepulang dari pendidikan di BPG, orang-orang ini diberi uang sebesar Rp 2,5 juta perorang oleh pemerintah daerah sebagai modal kerja untuk memulai hidup baru.

Kini, setelah perjanjian damai RI-GAM tercapai, alumni BPG Neuheun, termasuk Rosmawati, justru terkucil. Mereka, yang dulunya disebut-sebut sebagai pasukan Inong Balee (tentara wanita GAM) tidak lagi dipedulikan, baik oleh pemerintah maupun oleh orang-orang GAM sendiri.

 “Tak ada lagi yang peduli dengan kami. GAM tidak hiraukan kami lagi. Kalau ketemu pun mereka tidak mau ngomong. Mereka menganggap kami sudah menyerah, jadi bukan bagian dari mereka. Saya memang bukan GAM. Saya bukan (pasukan) Inong Balee. Yang GAM itu anak saya,” kata wanita itu.

Suka tidak suka, orang-orang lepasan BPG Neuehun itu sudah terlanjur dicap sebagai mantan GAM. Tapi, ketika pemerintah mengucurkan dana reintegrasi Rp 1 juta untuk setiap mantan kombatan GAM, mereka justru sama sekali tidak kebagian. Celakanya, orang-orang GAM sendiri mengganggap mereka ini bukan bagian dari GAM.

“Kami pernah dengar tentang dana itu. Tapi, kami belum pernah menerimanya. Apakah memang saya pantas menerima,” ujarnya bertanya. Rosmawati tidak tahu harus mengadu kemana untuk mendapatkan dana itu. Pengalamannya yang pahit semasa konflik Aceh membuatnya tidak peduli lagi dengan semua itu.

Rosmawati tinggal di sebuah rumah permanen di tengah perkampungan nyaman di kawasan Limphok, Darussalam. Wanita bertubuh gempal berusia 55 tahun itu memiliki enam orang anak. Sauminya Sulaiman sehari-hari bekerja angon sapi. Sedangkan dia sendiri sering diminta mengobati orang.

Wanita itu sebenarnya tidak terlalu asing dengan orang-orang GAM. Dua orangnya anaknya Zulkifli (28, umur saat itu) dan Jamaluddin (23) belakangan diketahui bergabung dengan kelompok itu. Kedua anaknya itu tewas ditembak aparat dalam waktu dan tempat yang berbeda.

Anaknya Zulkifli tewas ditembak di Gunung Paro, Aceh Besar, tahun 2000. Sedangkan Jamaluddin, yang menjabat Panglima Mukim Pango ditembak aparat tahun 2001. “Mulanya saya tidak tahu, kalau kedua anak saya itu anggota GAM. Saya tahu setelah aparat datang mencari mereka ke rumah,” kata Rosmawati.

Kedua anak lelaki Rosmawati itu memang jarang pulang ke rumah. Terutama Zulkifli karena telah berkeluarga. “Paling pulang tiga hari sekali,” katanya. Selain itu, saat pulang mereka tidak pernah membawa senjata, jadi keluarga tidak curiga. “Saya kaget sekali begitu tahu mereka itu terlibat dalam kelompok GAM,” katanya.

Tak hanya itu, sejumlah mantan petinggi GAM, sebut saja almarhum Ayah Muni, Komandan Operasi GAM Wilayah Aceh Besar dan mantan Juru Bicara GAM Mukhsalmina sebelum bergabung dengan kelompok itu dan bahkan sesudahnya, sering bertandang ke rumah itu.

Hubungan Rosmawati dengan mantan tokoh GAM tersebut, menurut istilah wanita itu sebagai “anak obat”. Kedekatan itulah yang membuat aparat keamanan curiga dengan Rosmawati dan keluarganya. Hubungan itu pula yang akhirnya menyebabkan dia dan anak gadisnya Nurlela ditangkap aparat.

Penangkapan itu pun terjadi secara tidak terduga. Suatu hari tahun 2003, Rosmawati bersama anaknya Nurlela diminta oleh Mukhsalmina untuk melihat sosok mayat yang dievakuasi ke RSUZA Banda Aceh. Nurlela yang saat itu baru pulang kuliah diminta untuk menemani sang ibu ke rumah sakit.

Setiba disana mereka kebingungan. Mereka sama sekali mengaku tidak kenal dengan sosok mayat yang terbaring kaku di kamar jenazah rumah sakit itu. Mayat tersebut dievakuasi dari suatu tempat di Gunung Seulawah. “Saat itu saya tidak tahu mayat siapa yang terbaring disana,” kata wanita itu.

Persoalan jadi ruwet, karena saat itu salah seorang tokoh GAM menelepon pihak rumah sakit agar menyerahkan jenazah itu kepada dua wanita tersebut. Jika tidak rumah sakit akan dibom. Pihak rumah sakit lalu mengontak aparat keamanan sehingga akhirnya Rosmawati dan Nurlela diciduk dan dijebloskan ke sel.

“Saya tidak tahu apa-apa. Saat diperiksa saya bingung,” aku Rosmawati. Aparat sempat bertanya kepada wanita itu soal senjata, tapi lagi-lagi dia tak bisa menjawab. Kedua ibu beranak itu sempat selama 1 bulan ditahan di POM Iskandar Muda, sebelum akhirnya dibawa ke BPG Neuheun.

Pengakuan yang sama diungkap oleh Nurlela. Anak dari Rosmawati itu mengatakan keterkaitan mereka dengan GAM karena dua saudaranya yang masuk ke dalam kelompok itu. Mereka sendiri mengaku bukan GAM. “Orang-orang GAM dulu sering datang ke rumah. Tapi, hanya sebatas persaudaraan,” katanya.

Menurut wanita yang ketika itu baru berumah tangga, sebelumnya dia memang pernah diminta tolong antar makanan atau uang oleh kelompok itu. Tapi, dia sendiri mengaku bukan anggota kelompok itu. “Saya tidak pernah latihan atau pegang senjata. Tapi, dituduh anggota pasukan inong balee,” katanya.

Nurlela mengaku sedih terhadap apa yang dialami keluarganya. Akibat tuduhan itu, kuliahnya di Diploma II PGSD sempat terhenti. Setelah keluar dari pelatihan di BPG, dia baru bisa melanjutkan lagi studinya dan selesai pada 2004 lalu.

“Sekarang saya lagi buat lamaran untuk ikut CPNS,” katanya.

            Wanita berkulit putih itu sudah lama ingin mengabdikan dirinya sebagai guru. Rencana itu tertunda, karena dia ditahan dan terpaksa ikut pelatihan bersama para GAM yang menyerah di BPG Neuheun. “Kalau gak ada hubungannya dengan GAM, mungkin sekarang saya sudah jadi pegawai honor,” katanya sedih.

Ia sempat mengadu nasib bersama ribuan pelamar lainnya mengikuti tes CPNS di Pemda Aceh. Nurlela berharap pemerintah dapat memperhatikan orang-orang seperti dirinya. “Kalau bisa pemerintah memperhatikan nasib kami. Dan bisa meluluskan dalam test kali ini,” katanya berharap.

Nurlela dan keluarganya memang sangat menderita selama Aceh didera konflik. Keterlibatan dua saudaranya telah menyeret seluruh keluarga itu ke dalam pusaran masalah. Ayahnya Sulaiman juga sempat ditahan aparat selama sebulan lebih, karena dicurigai ikut terlibat dalam kelompok bersenjata itu.

Adik wanitanya Fatimah Zuhra juga sempat dipukul oleh aparat keamanan saat dilakukan penggrebekan di rumah mereka waktu itu. “Hidup kami sangat menderita. Kami terjepit di tengah-tengah. Sekarang kami tidak punya apa-apa lagi. Saya sakit-sakitan dan tidak lagi mengobati orang,” kata Rosmawati. (1/2/2006)

Melihat Lebih Dekat Misi USNS Mercy di Perairan Ulee Lheue, Banda Aceh (1)

Ebit Meleh Kini Sudah Bisa Tersenyum

Nama USNS Mercy dikenal luas di Aceh dan Nias. Kapal rumah sakit terapung milik Angkatan Laut Amerika itu telah mengobati seratus ribu lebih pasien korban tsunami, termasuk di Aceh. Apa istimewanya kapal itu dan bagaimana para pasien bisa sampai kesana?.

ANSARI HASYIM, Banda Aceh

LELAKI itu menggendong anaknya yang masih berusia tiga tahun. Matanya nanar menatap ke sejumlah wartawan yang datang siang itu. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, Budi Sigih (33), lelaki asal Kepulauan Nias, Sumatera Utara, harus menemani buah hatinya yang tergolek di atas bangsal.

            "Sekarang Ebit sudah sedikit membaik kondisinya. Tinggal menunggu kesembuhan saja," kata Sigih dengan suara lirih kepada wartawan. Dari raut wajah lelaki bertubuh ceking itu menyimpan secercah harapan. Dia berharap anak semata wayangnya itu dapat kembali pulih setelah menjalani operasi seminggu yang lalu.

            Ebit Meleh (3) adalah satu di antara 7 pasien asal Nias yang menjalani rawat inap (care ward) di kapal rumah sakit terapung Angkatan Laut AS, USNS Mercy, yang sejak Minggu (23/7) lego jangkar di perairan Ulee Lheue, Banda Aceh. Ebit harus menjalani operasi karena kesulitan buang air besar. Anus bocah itu mengalami penyempitan sejak lahir.

            Para medis di rumah sakit itu telah melakukan operasi pembesaran lubang anus bagi bocah itu, sekitar seminggu lalu. Saat ditemui wartawan, Ebit terlihat mendekap erat tubuh ayahnya. Kepala bocah itu bersandar di pundak sang ayah.

“Setelah menjalani operasi kondisinya sudah sedikit membaik. Dia tidak lagi harus berbaring di bangsal seperti para pasien asal Nias lainya," kata seorang tenaga medis di ruang bocah itu dirawat.

            Menurut keterangan para medis, saat lego jangkar di perairan Ulee Lheu, USNS Mercy turut serta membawa 7 pasien dari Nias yang masih harus mendapat perawatan lanjutan. Umumnya, para pasien ini telah menjalani parawatan pertama pada saat kapal rumah sakit itu merapat di Kepulauan Nias sekitar 12 Juli lalu.

            Selain Nias, USNS Mercy juga merapat di perairan Pulau Simeulu dalam misi serupa. Namun, karena waktu yang sangat singkat, beberapa pasien yang tidak selesai menjalani pengobatan di Nias, dibawa bersama ikut ke Aceh.

            "Apabila nanti kondisi mereka sudah membaik, kita akan mengantarnya kembali ke daerah asal," kata Executive Officer USNS Mercy, Villareal. Khusus di Aceh, USNS Mercy akan menjalani misi kemanusiannya selama delapan hari. Selanjutnya, kapal berdinding serba putih dan memiliki panjang 894 kaki itu akan melanjutkan perjalanannya ke Kupang, Tarakan dan Timor Leste.

            Misi utama yang diusung adalah memberikan berbagai pelayanan medis bagi para pasien yang berada di kawasan itu secara gratis. "Ini merupakan bagian dari penugasan kemanusiaan selama lima bulan untuk wilayah Pasifik Barat dan Asia Tenggara. Sebelum ke Indonesia, USNS Mercy baru saja melakukan misi yang sama di Philipina dan Bangladesh," kata Kepala Staf Angkatan Laut Amerika, Admiral Mike Muller.

            Selama di perairan Aceh, UNSN Mercy juga melakukan berbagai kegiatan lain, termasuk memberikan pelatihan kepada sekitar 45 personil TNI di bidang respons bencana yang terdiri dari para dokter dan perawat.

            "Pelatihan ini berlangsung selama tiga minggu. Kami juga melakukan pengobatan dan sunatan massal, termasuk pelayanan kesehatan individu. Yang jelas banyak pengalaman baru yang kami dapat di sini," kata Letkol Laut Heri Priyatno yang menjadi Koordinator Tim TNI di Kapal USNS Mercy.

            Kesempatan para wartawan mengunjungi USNS Mercy kali ini tergolong istimewa. Karena dalam waktu bersamaan awak kapal itu juga kedatangan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, B Lym Poscoe. Selain Dubes, turut serta dalam rombongan Kepala Pusat Kesehatan TNI Marsekal Muda A Hidayat, Sekda Aceh, Husni Bahri TOB dan Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr Anjar Asmara.

Poscoe menyebutkan, kehadiran Mercy di Indonesia merupakan suatu kebanggaan bagi pihaknya. "Ini adalah misi yang amat istimewa bagi kami dapat kembali membantu penduduk di sini," katanya dalam keterangan pers kepada wartawan.

Pasca bencana gempa dan tsunami akhir Desember 2004 lalu, kapal rumah sakit Angkatan Laut AS itu juga telah menunjukkan kemampuannya membantu pengobatan bagi para korban tsunami di Aceh.

             Dari keterangan resmi yang dikeluarkan Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, USNS Mercy yang berpangkalan di San Diego, California, telah memberi pelayanan medis kepada 107.000 pasien korban tsunami, baik di Aceh maupun beberapa kawasan lainya yang terkena bencana alam itu.

            Kali ini USNS Mercy kembali lagi ke perairan Aceh dengan misi yang sama. Setidaknya, hingga tanggal 23 Juli lalu ada 40 pasien dari dari berbagai daerah Aceh yang bakal menjalani pengobatan gratis. Umumnya, para pesien ini berasal dari keluarga tidak mampu dari desa terpencil di provinsi paling ujung pulau Sumatera itu.

            Untuk proses pengiriman pasien, USNS Mercy berkerjasama dengan berbagai LSM. Salah satunya LSM asing, International Organization for Migration (IOM). NGO ini yang melakukan pendaftaran nama pasien yang akan diberangkatkan ke kapal itu untuk memperoleh perawatan.

            Paul Dillon, juru bicara IOM mengatakan, guna memudahkan keluarga pasien, IOM membuka sembilan kantor perwakilan (Information Councelling And Reference Center) di sejumlah kabupaten/kota. Di lembaga ini para pasien didaftar sebelum diberangkatkan ke Kapal USNS Mercy melalui dermaga Ulee Lheu, Banda Aceh.

            "Selain memfasilitasi pasien, lembaga ini juga mengemban tugas memberi konseling kepada pasien dengan bantuan lima orang staf medis di setiap kantor," jelas Dillon yang mengkoordinir langsung proses pengiriman para pasien dari Aceh itu hingga sampai ke USNS Mercy.

Para pasien ini dibawa melalui jalan darat. Sesampai di pelabuhan Ulee Lheu, pasien dijemput tim marinir AS menggunakan kapal motor menuju USNS Mercy. Saat ditemui wartawan sekitar pukul 12.00 WIB, semua pasien sudah berada di ruang tunggu untuk menjalani pemeriksaan medis.

Mereka terdiri dari orang dewasa, remaja dan anak-anak dengan seorang pendamping (escort). Semuanya memakai masker yang menutupi sebagian wajah. Di ruang itu juga tampak ada pasien yang menggunakan kursi roda. Mereka ini pasien yang mengalami patah tulang yang akan menjalani operasi.

Seorang para medis bernama Cowther menyebutkan, sebagian besar pasien yang mendapat perawatan adalah mereka yang menderita beberapa keluhan. Antaranya katarak, hernia, bibir sumbing dan tumor.            

            "Hari ini kami sudah menerima 40 pasien dari seluruh Aceh yang akan menjalani perawatan medis di sini. Mereka semuanya akan menjalani pemeriksaan oleh dokter," kata petugas medis itu.

            Dari puluhan pasien itu, terdapat Tazul Fauzi (2), seorang anak yang menderita hernia. Tazul didampingi ibunya, Khatijah (33), warga Aceh Tengah. Menurut dia, ini adalah kali pertama anaknya mendapat perawatan sejak penyakit tersebut menyerang bocah itu.

            “Secara umum, dia tampak sehat. Namun, bila penyakitnya kumat, dia sangat sulit untuk berjalan dan merintih kesakitan," kata Khatijah yang duduk di barisan ketiga dari puluhan pasien lainya yang tengah menunggu pemeriksaan dokter.

            Menurut diagnosa dokter, bocah itu akan menjalani operasi. "Doakan dia semoga baik-baik saja," pinta Khatijah kepada wartawan yang menemuinya. Dari wajah ibu itu tergambar harapan yang besar anaknya bisa segera sembuh. Khatijah mengaku menaruh harapan besar bagi kesembuhan anaknya di tangan dokter USNS Mercy.

            "Kalau berobat ke rumah sakit saya tidak mampu. Di sini saya berharap Tazul bisa sembuh. Kasihan sekali dia selalu menangis saat panyakitnya kumat," kata ibu itu sambil menyeka air mata.

            Para pasien sangat merasakan adanya kenyamanan dan sentuhan kasih sayang dari para medis yang merawat mereka. Tentunya ini tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya di rumah sakit di daratan Aceh. (25-7-2006)

foto: msc.navy.mil
MISI KEMANUSIAAN: Kapal USNSMercy saat berlabuh di pantai Ulee Lheue, Banda Aceh.

Semen Padang Keok, Mitra Kukar Juara

JAKARTA – Ambisi Semen Padang merengkuh juara turnamen Piala Jenderal Sudirman 2015 kandas. Kaaba Sirah, julukan Semen Padang, justru tersungkur di kaki klub asal Kalimantan, Mitra Kukar, dengan skor 1-2 di laga final yang berlangsung sengit di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tadi malam (24/1/2016).

Sejak awal laga Semen Padang langsung melancarkan serangan meskipun lapangan tergenang air hujan. Striker Nur Iskandar sempat melayangkan tendangan keras menit ke 4 saat terjadi kemelut di depan gawang Mitra Kukar. Sayang, tendangannya melambung di atas mistar Shahar Ginanjar.

Sebaliknya Naga Mekes yang tertekan sampai separo babak pertama hanya mengandalkan serangan balik. Namun, serangan Patrick Dos Santos dan kawan-kawan berhasil dipatahkan oleh lini belakangan Kabau Sirah. Semen Padang sebenarnya nyaris unggul menit ke-27 andai saja Vendry Mofu bisa memanfaatkan bola silang dari Nur Iskandar di mulut gawang lawan. Tapi, peluang emas tersebut gagal dimanfaatkan.

Gol yang ditunggu-tunggu Semen Padang akhirnya tercipta. Sundulan Adi Nugroho di menit 32 menjadi mimpi buruk bagi Naga Mekes. Gol ini tercipta karena Arthur Cunna cs gagal memotong bola crossing Irsyad Maulana dari sisi kiri gawangnya. Semen Padang unggul 1-0. Akhir babak pertama, Mitra Kukar sempat membahayakan gawang Semen Padang.

Tapi, sepakan Septian David Maulana dari luar kotak penalti masih melebar dari gawang Semen Padang yang dikawal Jandia Eka Putra. Setelah turun minum, Naga Mekes mulai menebar ancaman. Menit ke-47 Rodrigo diganjal oleh bek tengah Mohammadou Alhadji di depan jantung pertahanan Semen Padang. Sayang tendangan bebas Patrick masih dapat ditepis Jandia.

Merasa unggul, anak asuh Nil Maizar cenderung bertahan di babak kedua. Mereka kembali ke skema andalannya, counter attack. Namun, kuatnya lini belakang tim asal Kalimantan mempersulit bagi James Koko Lomell beserta rekannya untuk mencetak gol tambahan. Kemenangan Semen Padang yang sudah di depan mata akhirnya buyar.

Gol balasan Mitra Kukar tercipta di menit 78 dari kemelut di depan gawang Jandia. Rizky Pellu membuat gol penyeimbang tersebut lewat tandukannya. Papan skor pun berubah menjadi 1-1. Petaka akhirnya benar-benar dialami skuad Kabau Sirah. Di menit-menit akhir, Yogi Rahadian mencetak gol kemenangan bagi Mitra Kukar, skor pun berubah 1-2. Mitra Kukar pun yang menyabet gelar juara Piala Jenderal Sudirman 2015. (sal)

Susunan Pemain
Semen Padang (4-4-2): Jandia Eka Putra, Hengky Ardiles(C), Mohammadou Alhadji, Handi Ramdhan, Novan Setia Sasongko 62'/ Ricky Ohorella, Adi Nugroho 50'/ Rudi, Yu Hyun Koo, Vendry Mofu, Muhammad Alwi Slamat 8'/ Irsyad Maulana, Muhammad Nur Iskandar, James Koko Lomell.
Pelatih: Nil Maizar.
Mitra Kukar (4-2-3-1):
Shahar Ginanjar, Zulkifli Syukur (C), Arthur Cunna D.R, Rudolf Yanto Basna, Syahrizal, Hendra Ridwan, Rizky Pellu, Septian David Maulana, Syakir Sulaiman 36/' Rodrigo Dos Santos, Defri Rizki 51'/ Yogi Rahadian, Patrick Dos Santos. Pelatih: Jafri Sastra.

 foto sidomi.com

Pemekaran Provinsi Terganjal MoU

Ketika Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia tengah serius menggarap draf RUU Pemerintah Aceh yang baru, sebaliknya tokoh sebelas kabupaten di Aceh justru memaksa provinsi yang baru reda dari konflik itu dipecah jadi tiga bagian. Apakah gagasan itu berjalan mulus?.

GAUNG rencana pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (Abas) sebenarnya tak begitu kencang di Aceh. Gubernur dan DPRD Aceh sejak awal tak ambil pusing dengan gagasan itu. Akan tetapi, pekan lalu rekomendasi hasil lokakarya tokoh calon provinsi baru itu cukup mengagetkan juga.

            Salah satu rekomendasi itu menyebutkan jika gubernur dan DPRD Aceh tidak memberi persetujuan pembentukan Provinsi ALA dan Provinsi Abas dalam waktu singkat, maka 11 kabupaten akan mendeklarasikan keluar dari Provinsi Aceh dan menyerahkan urusan pemerintahan kepada pemerintah pusat.

            Itu sebuah penentangan yang terang-terangan kepada Aceh. Rekomendasi itu dicetuskan dalam sebuah Lokakarya Pembahasan Draf RUU Aceh di Berastagi, 8 – 10 Oktober 2005. Bahkan, komite pemekaran kedua provinsi itu menunjuk 4 Desember, bertepatan dengan Ultah GAM, akan pisah dari Aceh.

            Rencana pemekaran Provinsi ALA terdiri dari lima kabupaten, yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Aceh Singkil. Sedangkan rencana Provinsi Abas terdiri 6 kabupaten, yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya dan Simeulue.

            Hasil rekomendasi Komite Pemekaran Provinsi ALA dan Provinsi Abas itu ditanggapi dingin oleh para politisi di Aceh. “Pemekaran tidak relevan dengan semangat MoU (Kesepakatan Damai RI-GAM yang ditandatangani di Helsinki, red),” kata Ketua Komisi A DPRD Aceh Mukhlis Mukhtar SH.

            Dia menyebutkan pemerintah terikat dengan klausul perbatasan Aceh tahun 1956, sesuai dengan MoU antara pemerintah RI dan GAM. Jadi secara otomatis tidak ada istilah pemekaran. “Itu komitmen antara pemerintah dan GAM. Apa mungkin pemerintah akan mengubah kesepakatan tersebut,” tanya Mukhlis.

            Point 1.1.4. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Itulah bunyi salah satu butir rencana Undang Undang Penyelenggara Pemerintahan Aceh yang tertuang dalam MoU Damai antara pemerintah RI dan GAM 15 Agustus lalu. Batas yang dimaksud itu adalah batas yang berlaku saat ini.

            MoU ini secara otomatis menutup peluang bagi upaya-upaya pemekaran Provinsi Aceh. “Persoalan pemekaran adalah persoalan politik, sebab itu harus disikapi secara politik. Para elit politik yang terlibat ikut aturan main yang berlaku. Yaitu, dengan cara-cara yang demokratis dan tidak bersifat anarkis,” katanya.

            Aturan seperti apa? RUU pemekaran yang diusulkan oleh Komite Pemekaran Provinsi ALA dan Provinsi Abas kabarnya sudah ditangan DPR RI. “Iya, kita minta mereka menunggu itulah. Soal ingin deklarasikan itu hak warga negara, tapi warga negara juga wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku,” kata Muhklis.

Ketua Komisi A itu mengatakan, sejak awal DPRD Aceh sendiri telah mengeluarkan rekomendasi menolak pembentukan provinsi ALA. Abdullah Puteh, yang menjabat Gubernur Aceh kala itu juga tak setuju dengan ide itu. Alasan pembentukan provinsi baru itu dinilai tidak begitu kuat.

Selain ALA, waktu itu sempat berhembus nama Provinsi Samudera Pasee. Gagasan provinsi baru itu timbul tenggelam di tengah konflik bersenjata yang terjadi di Aceh. Ide pemekaran Samudera Pasee bahkan menghilang dan tak bergaung lagi. Belakangan muncul rencana nama provinsi baru Aceh Barat Selatan (Abas).

“Saya tak begitu yakin ini murni aspirasi rakyat. Jika masalahnya ketidakadilan ekonomi, itu bukan hanya di ALA saja, di bagian Aceh pesisir juga ada. Ini sebenarnya masalah penyelewengan kekuasaan. Itu bukan salah Aceh, tapi salah elit politik sendiri. Ini harus disikapi dengan arif,” katanya.

            Selain itu, usulan Komite ALA dan Abas agar soal pemekaran dimasukkan dalam draf RUU Pemerintahan Aceh yang baru pun tak terpenuhi. “Kita tidak mungkin memasukkan aspirasi pemekaran, karena tidak sesuai dengan semangat MoU,” kata anggota Fraksi Bintang Reformasi itu.

            Penolakan yang sama datang dari Gerakan Aceh Merdeka. Juru Bicara Militer GAM Tgk Sofyan Dawod menyatakan, sesuai MoU damai RI-GAM batas Provinsi Aceh itu dikembalikan ke posisi tahun 1956. Poin ini secara tidak langsung menutup peluang untuk pembentukan provinsi baru di Aceh.

“Apapun bentuk draf RUU Pemerintahan Aceh yang dibuat, tidak boleh keluar dari MoU. Batas Aceh itu sudah jelas, tidak boleh ditambah atau dikurangi,” tegas Sofyan. Pemerintah tampaknya tak mungkin mengambil risiko untuk mengabulkan permintaan pemekaran Aceh saat ini.       

Lantas, apakah sebelas kabupaten ini benar-benar serius akan keluar dari Aceh, 4 Desember ini, jika permintaan mereka tidak juga disetujui? “Itu alternatif terakhir. Tapi, kita akan upayakan berjuang dengan cara demokratis,” kata Ketua Komite Pemekaran Provinsi ALA Aceh Tengah Drs Mustafa Ali.

Apakah ada jaminan bila pisah, warga di dua provinsi baru itu akan makin sejahtera? “Saya tidak begitu yakin. PAD (Pendapatan Asli Daerah) mereka kan kecil. Sebab itu, elit disana harus menghitung semuanya dengan cermat. Berapa PAD dan berapa belanja. Jika tidak, ini justru akan menjadi masalah.” kata Dekan FH Unsyiah Mawardi Ismail SH. (Baca Juga: Ingin Ikuti Jejak Banten)

Ingin ikuti Jejak Banten

JALAN menuju provinsi baru bernama ALA dan Abas masih penuh liku. Itu menjadi tidak mudah ketika MoU Damai antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) disetujui. Tetapi, semangat dan keyakinan para pencetus ide itu tetap menyala. Mereka tetap yakin provinsi baru itu akan segera terwujud.

            “Alhamdulillah, tinggal selangkah lagi perjuangan kami. RUU Pemekaran sudah diproses di DPR RI,” kata Ketua Komite Pemekaran Provinsi ALA Drs Mutafa Ali. Info terakhir, bahwa anggota DPR RI akan gunakan hak inisiatif untuk membahas usulan ini.

Sepak terjang tokoh-tokoh dari dua calon provinsi baru ini tak hanya sampai disitu. Menurut Mustafa, mereka berhasil mendesak Wakil Ketua DPR RI Soetardjo untuk menyurati Mendagri agar segera mengeluarkan surat seperti yang dikeluarkan pemerintah saat membentuk Provinsi Banten.

            “Beliau (Soetardjo) sudah keluarkan surat ke Mendagri, agar dikeluarkan surat, sama seperti Banten,” katanya. “Itu alternatif, jika Gubernur Aceh dan DPRD tidak menyetujui pemekaran provinsi ALA, pemerintah pusat bisa mengeluarkan Perppu seperti Banten,” katanya lagi.

            Elit politik di lima kabupaten di ALA tampaknya tidak main-main. Konon, Pemda Aceh Tengah saja tahun ini mengalokasikan dana sebesar RP 2,5 miliar dari APBD untuk biaya pengurusan pemekaran provinsi baru itu. Biaya ini merupakan setengah dari PAD Aceh Tengah yang cuma sebesar Rp 5 miliar.

            APBD Aceh Tengah sendiri, tahun ini mencapai Rp 203 miliar. Bandingkan dengan PAD murni yang cuma Rp 5 miliar. Pendapatan ini bahkan tak cukup untuk membayar gaji pegawai sektariat daerah, apalagi untuk belanja pembangunan. Akan tetapi angka minus itu tidak membuat elit setempat goyah.

            “SDA (sumber daya alam) cukup. Secara SDM juga mampu,” tangkis Mustafa. Aceh Tengah selama ini dikenal sebagai daerah penghasil kopi dan sayur mayur di Aceh. Selain itu, daerah ini juga memiliki sumber daya hutan tanaman industri dan hutam alam yang cukup luas.

            Sebagian daerah itu memang letaknya agak terisolasi dibanding daerah pesisir Aceh lainnya. Etnik yang mendiami daerah itu, juga agak berbeda. Begitu juga dengan bahasa sehari-hari. Tapi, perbedaan-perbedaan itu bukan menjadi alasan utama warga disana ingin berpisah dari Aceh.

“Sudah 60 tahun merdeka kita (disini) hidup menderita. Terisolir dan ada ketidakadilan,” kata Mustafa. Ide pemekaran adalah bagian peningkatan kemakmuran warga di lima kabupaten tersebut. Dia mengatakan, ide pemekaran ini bukan demi kepentingan segelintir elit, tapi untuk orang banyak.

Benarkah? Lain ALA, lain pula rencana pembentukan Provinsi Abas. Ketua DPRD Aceh Barat Daya Said Samsul Bahri sedikit kaget ketika ditanyai soal ide pemekaran Provinsi Aceh Barat Selatan itu. “Saya tidak tahu soal itu. Dengar-dengar sih ada, tapi saya tidak pernah tahu,” katanya.

Ide itu pemekaran Provinsi Abas ternyata tak cukup bergaung di wilayah itu. “Masyarakat sendiri tidak pernah tahu tentang ide itu. Seharusnya kita harus himpun dulu pendapat masyarakat. Sebab keputusan ada ditangan mereka. Apakah mereka setuju atau tidak. Jangan seperti ini,” kata Said.

Menurutnya, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk bicara soal pemekaran provinsi Aceh. “Aceh inikan lagi konflik. Kenapa tidak kita selesaikan konflik dulu. Kita selesaikan MoU (RI-GAM) ini dulu. Kita khawatir kalau MoU ini gagal, situasi Aceh akan kembali kacau seperti dulu,” katanya.

Politisi itu menyebutkan yang diinginkan rakyat saat ini adalah rasa aman, damai dan hidup sejahtera. “Itu yang mereka inginkan, sehingga bisa cari nafkah dengan tenang. Belum ada masyarakat yang datang ramai-ramai untuk minta membentuk provinsi Aceh Barat Selatan.” kata Said. (Baca Juga: Ketimpangan Memang Ada)

Mawardi Ismail SH MH,

Dekan Fakultas Hukum Unsyiah

“Ketimpangan Memang Ada”

Rencana pemisahan provinsi ALA dan Abas ibarat gunung es. Kalangan kampus pun risau dengan gagasan itu. Berikut petikan wawancara dengan Mawardi Ismail SH,MH, Dekan Fakultas Hukum Unsyiah.

Bagaimana Anda melihat soal pemekaran provinsi ALA dan Abas?

Ide itu terjadi masa reformasi. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya pemekaran tanpa didasari persiapan yang cukup akan kontra produktif. Pemekaran akan butuh biaya besar. Sehingga harus ditangani hati-hati dan matang. Anggaran harus dikelola transparan, baik sumber dana maupun penggunaannya, agar masyarakat bisa menilai. Jika tidak, ini akan menguntungkan pejabat, dan kesejahteraan yang diharapkan semakin jauh. Pemekaran tidak boleh menggunakan emosi, tapi rasio.

Apa yang melatarbelakangi muncul ide pemisahan itu. Benarkah karena ada ketidakadilan ekonomi atau politik?

Harus diakui selama ini terjadi ketimpangan pembangunan. Sehingga emosi ini mudah disulut untuk pemekaran wilayah. Tapi, ketimpangan tidak selalu dijawab dengan pemekaran wilayah. Sebab, salah-salah yang terjadi bukan perbaikan tapi justru keadaan lebih buruk.

Apakah ini bukan kepentingan politik segelintir elit?

Saya tidak ingin mengatakan ini kepentingan elit. Tapi, kalau (pemekaran) ini tidak dilakukan secara transparan akan memunculkan tudingan-tudingan tertentu kepada mereka (kalangan elit). 

Komite Pemekaran ALA dan Abas meminta Gubernur dan DPRD Aceh segera menyetujui pemekaran kedua provinsi itu. Jika tidak, mereka akan mengambil inisiatif untuk memisahkan diri dari Aceh? Bagaimana menurut Anda?

Kita ini negara hukum. Setiap perbuatan dan tindakan ada aturan main yang harus diikuti. Oleh karenanya cara-cara mengancam seperti itu kurang bagus. Pemisahan itu ada proses, tidak serta merta. Kita minta semua pihak harus berpikir jernih.

Apakah, kedua provinsi baru itu bisa dibentuk tanpa persetujuan dari Gubernur dan DPRD Aceh?

Menurut ketentuan hukum persetujuan Gubernur dan DPRD Aceh sebagai persyaratan. Jika itu tidak ada, maka tidak bisa. Saya kira inisiator pemekaran harus bicara baik-baik dengan semua pihak terkait.

Apakah dalam draf UU Pemerintahan Aceh ada dibahas soal pemekaran Aceh?

Karena UU ini merupakan implementasi MoU, maka ide pemekaran tidak dibahas. Saya kira dengan masuknya point dalam MoU yang menyebutkan bahwa batas provinsi Aceh berlaku sebagaimana tahun 1956, ini sebagai jawaban dari penolakan terhadap ide pemekaran. 

Artinya pemekaran provinsi ALA dan Abas suatu hal yang tak mungkin?

Saya tidak berani mengatakan demikian. Di negeri ini apapun bisa terjadi. (riznal faisal/16/10/2005)