Kemarin, 26 Desember 2007, tepat tiga tahun proses rehab-rekon berlangsung
di Aceh. Ada banyak kemajuan yang dicapai. Ada juga kekurangan. Apa parameter
yang digunakan untuk mengukurnya. Inilah kacamata para pengamat mengenai proses
pembangunan kembali daerah bekas tsunami itu.
MARDANI MALEMI/ANSARI HASYIM, Banda Aceh
DETIK-DETIK
peristiwa bencana tsunami 26 Desember 2004 lalu, kemarin diperingati untuk
ketiga kalinya. Puluhan ribu warga Aceh larut dalam untaian doa dan air mata
mengenang kepergian sanak saudara, kerabat yang meninggal dalam peristiwa tiga
tahun silam itu. Prosesi itu berlangsung di meunasah, mesjid hingga di kuburan
masal.
Tapi,
seremonial ini belumlah memberi arti penting bagi sebagian korban yang selamat
dari musibah itu. Setidaknya, ini dirasakan oleh empat ribu lebih korban
tsunami di Aceh yang masih tinggal di pengungsian. Kondisi ini pula yang
membuat sejumlah pihak di Aceh masih terus menyuarakan keprihatinannya atas
kinerja BRR Aceh-Nias.
"Memang
ada hal-hal yang kita cermati bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai oleh BRR
dalam masa tugasnya. Tapi, ini bukan menjadi sebuah ukuran keberhasilan yang
dapat dibanggakan," kata Ketua Komisi A DPR Aceh Khairul Amal.
Bagi
politisi FPKS ini, yang dikatakan sebuah keberhasilan BRR bisa dipandang dari
banyak sudut. Salah satunya adalah adanya kondisi dimana tidak ada lagi korban
tsunami yang tinggal di barak-barak pengungsian. "Ini semestinya yang
menjadi ukuran kita menilai BRR sudah berhasil menjalankan tugasnya di
Aceh," tukas Amal.
Menurut
Khairul, untuk ukuran tiga tahun, apa yang telah dilakukan BRR masih menyisakan
banyak pertanyaan bagi sebagian pihak. Disatu sisi, ada banyak infrastruktur
yang hancur pascatsunami kini sudah dibangun kembali BRR. Tapi, tidak untuk
pembangunan rumah bagi korban.
Misalkan
saja, kata dia, persoalan pembangunan rumah warga Deyah Raya, Kecamatan Syiah
Kuala yang sempat memunculkan reaksi penolakan masyarakat setempat. Ratusan
rumah bantuan Bakrie Brothers Group itu dinilai tidak layak huni karena
dibangun dari bahan asbes dan berpotensi mengganggu kesehatan warga.
Masalah ini
hingga sekarang belum menemukan solusi kongkret dari BRR. Bahkan sekitar dua
unit rumah di kawasan itu sempat dibakar warga sebagai bentuk kekesalan atas
sikap BRR yang tidak mengakomodir aspirasi warga yang meminta dibangun kembali
ratusan rumah di kawasan itu sesuai dengan standar.
Dia
menyebutkan, konflik semacam ini masih terjadi dan BRR harus ikut bertanggung
jawab mencari solusinya. "Banyak mereka korban tsunami yang datang ke DPRA
dan melaporkan keluhan mereka terhadap apa yang mereka alami di barak-barak
pengungsian," ungkapnya.
Terkait
pemenuhan kebutuhan dasar ini juga diungkapkan akademisi Unsyiah, Dr Mawardi
Ismail SH M Hum. “Bila ini tidak bisa dipenuhi, saya khawatir ini akan
menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat korban karena mereka merasa
tidak diperhatikan," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
itu.
Pascatsunami
memang diakui banyak bangunan-bangunan baru berarsitektur mewah dan konstruksi
fisiknya dibangun tahan gempa. Menurut Mawardi ini merupakan bagian dari nikmat
yang harus disyukuri masyarakat Aceh kendatipun harus dengan mengorbankan
ratusan ribu korban nyawa.
Menurut
akademisi Unsyiah itu, Aceh setelah tiga tahun tsunami telah menjadi sebuah
daerah yang terbuka dan dikenal dunia. Namun, hal ini tidak sejalan dengan apa
yang terjadi di tengah masyarakatnya yang hingga kini masih ditemukan berbagai
persoalan.
Menurut
penilaiannya, ukuran keberhasilan pembangunan di Aceh pascat sunami dapat
dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat korban. "Kalau masih
ada dampak yang terlihat dari bencana ini seperti halnya ada para pengungsi
yang masih menghuni barak itu belum dikatakan berhasil," jelasnya.
Meskipun
demikian Mawardi mengakui ada kemajuan yang dicapai BRR apabila dibandingkan
dengan dua tahun sebelumnya. Tapi, hal tersebut dinilai belum cukup.
"Semestinya
tiga tahun setelah tsunami, di Aceh tidak ada lagi korban yang tinggal di
barak. BRR sudah dapat membebaskan berbagai persoalan yang terkait dengan
pengungsi dan untuk kemudian fokus untuk persoalan lainnya. Misalkan terkait
dengan penyerahan asset,"
tukasnya.
Kritik yang tak kalah keras dilontarkan Aktivis Gerakan Anti Korupsi
(GeRAK) Aceh, Akhiruddin Mahyuddin.
”Saya tidak bisa mengatakan apakah BRR sudah berada
di jalan yang benar atau salah. Tapi, setelah tiga tahun tsunami, saya
harus jujur mengatakan bahwa rehab-rekon belum memuaskan. Masih banyak hak-hak
dasar korban tsunami belum terpenuhi. Penghuni barak masih banyak dan rumah
belum terselesaikan seluruhnya,” kata dia.
Terlalu banyak persoalan dan kekeliruan yang
dilakukan BRR bila dihitung satu- persatu. Rumah yang tak layak huni akibat
ketidaksesuaian spesifikasi, berbahan asbestos yang membahayakan kesehatan,
hingga penipuan publik yang dilakukan BRR.
Udin – pangilan akrab Akhiruddin -- pun
mencontohkan pembangunan 50 unit rumah di Gampong Peulanggahan, Banda Aceh,
yang diklaim BRR telah selesai pembangunannya. Tapi ternyata kenyataan di
lapangan tidak demikian adanya. Padahal, BRR sendiri menargetkan tahun 2007
seluruh rumah bagi korban tsunami akan siap.
Memasuki masa injure
time, berakhirnya tugas BRR April 2009, dia pesimis bahwa perubahan
akan tercapai. ”Akan banyak hal yang tidak akan terselesaikan sampai masa tugas
BRR berakhir,” ujarnya. Termasuk, pembangunan jalan Banda Aceh-Calang-Meulaboh.
”Waktu satu tahun tidak mungkin pembangunan jalan itu selesai.”
Aktivis low profile ini pun akhirnya hanya bisa
menyarankan agar pemerintah daerah (Pemda) segera membicarakan hal itu dengan
pihak BRR, mengantisipasi terjadinya hal yang tidak dinginkan tersebut. Udin
mewanti, jangan sampai ”limbah dan sampah” yang ditinggalkan BRR menjadi
masalah bagi Aceh di kemudian hari.
”Kalau itu terjadi, akan perlu banyak uang untuk
menyelesaikan ’sampah-sampah’ peninggalan BRR, dan itu tentu akan sangat
merugikan Aceh,” ujar dia.
Namun, Asisten IV Setda Aceh Usman Budiman melihat
dari kacamata yang berbeda. Menurut Usman, banyak kemajuan yang telah dicapai
selama proses rehab-rekon, meski diakuinya, ada hal-hal yang tidak akan dapat
diselesaikan oleh BRR.
”Perlu diingat, berakhirnya masa tugas BRR, bukan
berarti pembangunan akan terhenti. Pembangunan akan dilanjutkan oleh pemda.
Negera asing juga telah menyatakan tidak akan pergi dari Aceh hingga tahun 2012
mendatang. Jadi, hampir bisa dikatakan tak ada yang perlu dirisaukan menjelang
berakhirnya tugas BRR di Aceh,” ujar dia.
Selama proses rehab-rekon berlangsung, beberapa
kemajuan telah tercapai, seperti pembangunan beberapa pelabuhan laut di
Meulaboh, berkapasitas 4 ribu dbt hingga 9 ribu dbt. Dan terakhir nantinya akan
dibangun pelabuhan di Calang dengan kapasitas 9 ribu dbt yang akan bisa dilabuh
oleh kapal dengan bobot 9 ribu ton.
Selain itu pembangunan Bandara Cut Nyak Dhien di
Meulaboh yang kini bisa didarati pesawat jenis Casa 37-200. Bandara Sultan
Iskandar Muda, Aceh Besar, yang masih dalam tahap pengerjaan, yang apabila
selesai akan mampu didarati pesawat Jumbo Jet atau Boeing 747.
Soal kemungkinan BRR tidak akan dapat menyelesaikan
seluruh kebutuhan rumah bagi korban tsunami, dia menyatakan, pemda bisa jadi
akan mengambil alih hal itu, tapi dibutuhkan keakuratan data atas klaim
tersebut.
Selama ini, paling tidak ada tiga lembaga yang
membangun rumah untuk masyarakat Aceh, pertama rumah untuk korban tsunami, hal
itu ditangani oleh BRR, kedua, rumah bagi korban konflik, oleh BRA, dan rumah
untuk kaum dhuafa, pembangunannya ditangani pemda melalui Dinas Pemukiman.
”Saya pikir, kalau berpijak pada prinsip satu
kepala keluarga mendapatkan satu rumah, kebutuhan rumah telah mencukupi. Tapi,
kenyataannya, ada beberapa kepala keluarga yang waktu tsunami terjadi tidak
tinggal di daerah itu, kemudian pindah ke sana setelah tsunami, ini adalah
kenyataan, ” ujarnya.
Usman mengakui tentang berbagai kejanggalan dalam
proses rehab-rekon. ”Kenyataan memang, rumah yang dibangun oleh satu NGO,
berbeda dengan NGO lainnya. Ini tentu dapat menimbulkan kesenjangan,” sebutnya.
Seharusnya, kalaupun tidak bisa membangun dengan
tipe atau model yang sama, seharusnya, spesifikasi bahan yang digunakan bisa
sama, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat korban tsunami.
”Ada perumahan yang dibangun, tapi belum tuntas,
atau rumah bocor, atau lingkungan yang belum layak huni. Ini semua memang
kenyataan. Tapi, semuanya butuh proses dan kedewasaan berfikir dan jangan
sampai kata-kata terima kasih tidak terucap untuk mereka yang selama ini telah
banyak membantu Aceh,” ujarnya.
Terhadap nasib korban tsunami yang masin tinggal di
barak-barak pengungsian, Usman mengharapkan agar BRR dapat menurunkan sedikit
saja kriteria penerima rumah bantuan. ” kalau tidak, maka sampai kapanpun
manusia barak itu tidak akan teratasi,” ujar Usman berharap.
Juru Bicara
BRR Aceh Nias Mirza Keumala juga tak bisa menerima sepenuhnya kritik miring
itu. "Kita harus melihat dari sudut mana dulu kalau ingin mengatakan BRR
itu lamban. Bila dibandingkan dengan bencana yang dahsyat begini tentu tidak
mudah untuk menjalaninya," ujarnya.
Meskipun
demikian pihaknya dapat menerima kritikan itu sebagai bagian dari cemeti buat
BRR memacu kinerjanya. "Tugas BRR kan belum berakhir di Aceh. Ada
dua tahun lagi buat kita untuk menyelesaikan terhadap persoalan yang selama ini
belum selesai," kilahnya.
Dia
menyebutka,n tiga tahun tsunami adalah momen di mana BRR berbuat dan menatap ke
depan. Semua pihak harus merapatkan barisan untuk menyongsong Aceh baru yang
lebih baik. Terutama dengan meningkatkan sektor ekonomi masyarakat dan
mendorong kehadiran investor di Aceh.
Mirza
memaparkan sejumlah kemajuan yang telah dicapai lembaga itu. Antara lain, rumah
yang telah dibangun selama tiga tahun tsunami oleh pemerintah (BRR), NGO, dan
negara donor berjumlah 107.000 unit di Aceh dan Nias. Begitu juga dengan
fasilitas sekolah, rumah sakit, jalan, bandara dan lainnya.
Namun, dia
juga mengakui hingga kini masih ada sebanyak 4.149 kepala keluarga korban
tsunami yang masih tinggal di barak-barak pengungsian. "Sebagian mereka
adalah para penyewa," kata Mirza.
April 2008
ini, BRR secara perlahan akan menghentikan proses pembangunan fisik dan akan
fokus pada proses transisi, termasuk penyerahan aset yang telah dibangun kepada
Pemda Aceh. “Kalau ada korban yang memang rumahnya belum dibangun boleh
melaporkan kembali kepada BRR. Kita akan coba usahakan membangunnya,"
tandasnya. (27/12/2007)
0 comments: